Nanti KAMMI ceritakan tentang Omnibus Law.

Mataram_03/03/2020: KAMMI Mataram Adakan Dialog Omnibus Law Bersama WALHI dan KPID NTB.
Isu Omnibus Law menjadi salah satu isu penting yang santer dibicarakan oleh Publik se tanah air tidak terkecuali Masyarakat NTB khususnya Kota Mataram.KAMMI Mataram akan Adakan Dialog Omnibus Law Bersama WALHI dan KPID NTB

Tidak mau ketinggalan, Pengurus Daerah KAMMI Mataram pada Rabu sore, 4 Maret 2020 akan menggelar Dialog Publik yang bertemakan, "Nanti Kita Cerita Tentang Omnibus Law" di Kantor WALHI NTB.

PD KAMMI Mataram dalam hal ini menobatkan Direktur WALHI NTB, Bung Murdani dan Komisioner KPID NTB Bung Fathul Rakhman sebagai Keynote Speaker yang akan mengupas seluk beluk terkait RUU Omnibus Law tersebut.

Arif Rahman, Ketua PD KAMMI Mataram mengatakan dialog ini diadakan untuk pencerdasan publik agar RUU ini bisa diketahui dan dikritisi oleh Masyarakat utamanya mahasiswa.

"Mudahan dengan dialog ini mampu memberikan pencerdasan pada publik, imbuhnya"

Kerusakan hutan parah, NTB butuh audit lingkungan

Mataram  – Kerusakan daerah hulu atau kawasan hutan di NTB dinilai sudah cukup parah, terutama di Pulau Sumbawa. Kondisi ini mengancam infrastruktur jalan, jembatan dan bendungan yang telah dibangun.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendorong dilakukan audit lingkungan. Hasil audit lingkungan tersebut dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini.

‘’Seharusnya audit lingkungan harus ada. Supaya kita tak kebablasan. Karena tingkat kerusakan hutan kita  parah juga. Musim kemarau kita tak punya air. Bendungan kosong, karena terisi sedimentasi. Maka bendungan itu pendek umur gunanya,’’ kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 27 Februari 2020.

Ahmadi mengatakan, infrastruktur yang dibangun banyak yang rusak akibat banjir dan longsor. Banjir dan longsor terjadi karena kawasan hutan sudah rusak parah.

Ia mencontohkan seperti di Bandengan Tanju dan Mila Kabupaten Dompu. Kondisi kawasan hutan sudah gundul semua. Akibatnya, bendungan yang sudah dibangun dengan anggaran triiunan rupiah tersebut umurnya tak akan panjang.

Dengan adanya audit lingkungan, Ahmadi mengatakan Dinas PUPR akan menyesuaikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi saat ini.

‘’Urgensii audit lingkungan ini  penting untuk kebijakan. Kita di bidang pasarana ini, konstruksi infrastruktur yang  dibangun akan  menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sehingga bagus dilakukan audit lingkungan  untuk dasar perencanaan kita,’’ tandasnya.